Regulasi Konversi Motor Listrik

Motor Listrik

bagikan :

Motor Listrik
Motor Listrik

Aturan Konversi Kendaraan Bermotor Listrik

https://honda-kita.com/berita/ – Pemerintah telah resmi melegalkan konversi kendaraan bermesin bensin menjadi kendaraan listrik.

Pelegalan tersebut  diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2022 tentang konversi kendaraan bermotor dengan penggerak motor berbasis Bahan Bakar Minyak menjadi kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Dalam aturan tersebut terdapat ketentuan teknis yang harus dilakukan oleh masyarakat yang hendak melakukan konversi kendaraannya.

Salah satunya yang menjadi poin penting yakni harus dilakukan di bengkel atau lembaga yang sudah mengantongi sertifikasi dari Direktur Jenderal baik itu dari tempat, teknisi, dan instalatur.

Motor Listrik
Baterai Motor Listrik

Bengkel tersebut diwajibkan untuk memiliki alat uji dan keamanan dan keselamatan kerja yang memadai.

Didalam pasal 3 disebutkan konversi kendaraan tidak diperbolehkan untuk mengubah standar sistem kelistrikan yang ada.

Bengkel konversi hanya bisa mengubah sistem kelistrikan yang memiliki hubungan dengan motor penggerak untuk kendaraan listrik.

Regulasi tersebut diharapkan bisa mempercepat akselerasi kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

Pemerintah percaya dengan adanya program percepatan ini diharapkan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ingin beralih dari kendaraan konvensional ke listrik.

Masyarakat yang sudah melakukan konversi kendaraan nantinya diwajibkan untuk membuat laporan guna persyaratan teknis dan laik jalan.

Berikut adalah beberapa syarat yang wajib dipenuhi :

  • Foto copy BPKB dan STNK
  • Hasil cek fisik kendaraan oleh Polri
  • Laporan pengujian / sertifikasi baterai SNI atau standar Internasional
  • Diagram instalasi sistem pengereman motor listrik, diagram kelistrikan, dan sertifikat bengkel
  • Gambar teknik, foto, dan/atau brosur setiap mobil yang sudah dikonversi, dan standar operasional prosedur (SOP) pemasangan komponen konversi.

Syarat tersebut nantinya wajib dilaporkan bagi setiap orang yang sudah menyelesaikan konversi kendaraan bermotor.

Konversi Kendaraan Dinas

Kendaraan Bermotor Bertenaga Listrik

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik atau Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan aturan tersebut, kendaraan dinas pemerintahan baik di pusat maupun di daerah wajib menggunakan kendaraan elektrifikasi.

Nantinya akan ada 10 level pemerintahan yang wajib memakai kendaraan listrik. Mulai dari Jabatan Menteri, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Staff Kepresidenan, dan Panglima TNI. Kemudian Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pimpinan Sekretariat Lembaga Negara, dan Bupati atau Wali Kota.

Khusus kepada para Gubernur dan Wali Kota untuk memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna KBLBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Presiden menyebutkan jika kendaraan dinas operasional bisa dilakukan dengan skema pembelian, sewa, dan konversi kendaraan konvensional menjadi listrik berbasis baterai.

Sementara itu, pengadaan kendaraan listrik juga harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada, mengenai pengadaan barang atau jasa.


brosur motor
Sebelumnya
Selanjutnya